Kepala Skk migas Dr. Ir. Djoko Siswanto. MBA Bahas Fiskal Hulu Migas: Produksi Dalam Negeri Harus Digenjot
TERASPOST.COM, JAKARTA — Ketua Umum Brigade Rakyat Garuda Merah Putih Ir. Y. Pasomba, ME., MBA yang juga pemerhati Migas, berdiskusi dengan Kepala SKK Migas Dr. Ir. Djoko Siswanto, M.B.A. mengenai persoalan fiskal di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), terutama terkait upaya meningkatkan produksi nasional dan menarik investasi non-APBN. Djoko Siswanto resmi dilantik sebagai Kepala SKK Migas pada November 2024.
Dalam diskusi tersebut, Y. Pasomba menyampaikan pentingnya penyelesaian persoalan fiskal hulu migas secara menyeluruh. Menurutnya, kebijakan fiskal harus mampu menciptakan kepastian investasi sekaligus mendorong peningkatan produksi migas nasional.
“Apabila Kemenkeu tidak bisa segera memperbaiki permasalahan fiskal di hulu migas hingga tuntas 100 persen, maka yang pasti rugi dan susah Kemenkeu juga karena harus mengeluarkan uang untuk impor migas,” ujar Y.pasomba.
Djoko Siswanto menanggapi pandangan tersebut dengan menekankan pentingnya peningkatan kegiatan hulu migas, investasi dan produksi nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi Indonesia.
Pembahasan kemudian mengarah pada pentingnya menciptakan keekonomian proyek dan kepastian investasi agar investor memiliki ruang untuk membiayai kegiatan eksplorasi serta pengembangan lapangan migas.
Y.Pasomba menilai, apabila produksi dalam negeri dapat meningkat dengan pembiayaan yang berasal dari investor non-APBN, maka pemerintah tidak harus menanggung seluruh kebutuhan investasi dari anggaran negara.
“Sedangkan apabila produksi dalam negeri meningkat dan 100 persen biaya investor berasal dari non-APBN, maka beban Kemenkeu akan berkurang,” kata Yudas.
Menurut Y.Pasomba, pemerintah perlu melihat persoalan fiskal hulu migas secara utuh. Bukan hanya menghitung insentif yang diberikan kepada investor, tetapi juga menghitung manfaat ekonomi apabila investasi tersebut menghasilkan tambahan produksi dalam negeri.
“Jangan hanya menghitung berapa insentif yang diberikan kepada investor. Hitung juga berapa biaya yang harus dikeluarkan negara apabila produksi dalam negeri tidak meningkat dan impor migas terus bertambah,” tegasnya.
Pandangan mengenai pentingnya peningkatan produksi tersebut juga menjadi bagian dari agenda SKK Migas. Dalam perkembangan terbaru, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menekankan upaya mempercepat eksplorasi, termasuk pengembangan migas nonkonvensional, untuk mendorong peningkatan produksi minyak nasional.
Bagi Y.Pasomba, sinergi antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, SKK Migas dan investor menjadi penting untuk menciptakan kebijakan fiskal yang mampu mempercepat investasi dan produksi.
“Kalau produksi dalam negeri meningkat dengan biaya investasi yang berasal dari investor non-APBN, negara mendapatkan dua manfaat sekaligus: produksi bertambah dan beban impor dapat ditekan,” ujarnya.
Y.Pasomba menegaskan bahwa ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara menyediakan anggaran, tetapi juga kemampuan menciptakan iklim investasi yang membuat modal non-APBN masuk ke sektor hulu migas.
“Kuncinya produksi naik, investasi masuk, lifting meningkat dan ketergantungan terhadap impor berkurang. Ini kepentingan nasional yang harus dikawal bersama,” pungkas Y.Pasomba.(*)
About The Author
